PEMDA DAN MANIFESTASI OTONOMI DESA

bagong.jpgOleh Bagong Sugihariyadi

Kondisi yang kita alami sebagai bangsa Indonesia saat ini, sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Saat ini, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dengan para pemimpin (penguasa) dalam menentukan arah dan langkah kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Dulu, sebelum “lahirnya” reformasi, masyarakat seringkali hanya melihat dan melaksanakan sebuah kebijakan berdasar “atas perintah pejabat ini, atas perintah pejabat itu” tanpa ada hak untuk berpikir apalagi berpendapat. Namun kini, masyarakat berhak terlibat secara langsung dalam memutuskan kebijakan, tak terkecuali di lingkungan pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan, yakni pemerintah Desa.
Kenyataan di atas muncul, bersamaan dengan digulirkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang isinya memberikan kewenangan luas kepada daerah termasuk desa dalam mengelola SDA (Sumbe Daya Alam), sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hasilnya, dapat kita lihat bersama setelah berjalan 5 tahun ke depan.
Untuk daerah yang mempunyai SDA banyak, otonomi daerah adalah angin segar yang tidak boleh disia-siakan untuk mengelola hasil daerah seopimal mungkin. Akan tetapi menjadi ironis bagi daerah yang miskin. Karena kebijakan ini bukannya menjadikan keadaan menjadi lebih baik dan maju, tetapi yang miskin makin miskin, yang rusak makin rusak.
Bersamaan munculnya kebijakan di atas, pemerintah juga membentuk wadah kontrol, diantaranya BPD (Badan Perwakilan Desa) yang berfungsi sebagai sebagai legislasi dan pengawas.
Secara teoritis, kehadiran BPD sebenarnya baik. Namun karena tidak ada perbekalan pendidikan politik dasar bagi teman-teman BPD, kenyataan yang sering muncul justru euforia yang berlebihan dalam beraktifitas, sehingga pemerintah desa tidak menjadi maju dan BPD pun seakan kurang berfungsi sebagai wakil rakyat bagi masyarakat desa.
Parahnya lagi, dengan konsep Otonomi Desa seperti tersebut, Kepala Desa dan perangkat Desa selalu menjadi damrat atau pelampiasan amarah masyarakat. Padahal, perlu diketahui, keberadaan Pemerintah Desa secara prinsip adalah lembaga paling vital di negeri ini, karena semua arsip kenegaraan bersumber dari desa. Akan tetapi banyak kita lihat proses pelayanan Pemerintah Desa belum mampu mencerminkan harapan Pemerintah, dengan indikasi sering kita lihat waktu jam kantor, banyak kantor desa yang tidak buka.
Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena para Kepala Desa dan perangkat Desa tidak pernah diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah. Sistem penggajian untuk mereka tidak jelas, karena dititikberatkkan pada kekayaan desa (bengkok). Untuk desa yang memiliki bengkok banyak tidak masalah, namun bagi Pemerintah Desa di wilayah kota menjadi masalah karena kesejahteraan mereka lebih buruk dibandingkan dengan buruh pabrik.
Kenyataan pahit tersebut, akhirnya memunculkan respon pemerintah pusat dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Meskipun UU produk hasil revisi sudah ada, dengan pertimbangan agar pelaksana kegiatan pemerintah berjalan sesuai harapan, tetapi dalam kenyataan, aturan tersebut tingkat kemanfaatannya belum dapat dirasakan oleh semua pihak, khususnya pemerintah Desa. Namun pemerintah daerah dalam merealisasikan isi dan ketentuan UU tersebut masih setengah hati.
Untuk itu, jika pemerintah benar – benar serius mewujudkan makna otonomi desa yang sebenarnya dan benar-benar bermanfaat, ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan.
Pertama, pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan alokasi dana desa dan tambahan penghasilan tetap bagi kepala desa berikut perangkatnya.
Kedua, pemerintah daerah kabupaten/kota mengarahkan penggunaan alokasi dana desa 30 % untuk belanja operasional pemerintah desa, 20 % untuk biaya perawatan kantor (karena beberapa desa di Jawa Tengah, banyak kantor kepala desa yang tidak layak), dan 50 % untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
Ketiga, penghasilan tetap kepala desa dann perangkatnya, harus diberikan sebulan sekali, dengan nilai mengikuti ketentuan upah minimun regional yang ditetapkan oleh Perda setempat.
Keempat, pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 bagian penjelasan umum Pasal 202 Ayat (3) : “Sekretaris Desa yang selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil, secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.” Keseriusan Pemda dalam merealisasikan hal ini sangat mendesak, sebelum para sekretaris desa menggunakan caranya sendiri.
Demikian, apabila pemerintah benar – benar serius ingin melaksanakan otonomi desa yang sebenarnya, berbagai hal di atas tidak perlu ditawar lagi. Jalankan semua sesuai hati nurani, dan jangan sesuai kata proyek.

Bagong Sugihariyadi, adalah Sekretaris Desa Kaliputu Kudus

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: