Peran Pers bagi Daerah

Ir. H. M. Tamzil

Oleh Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, M.T

Yakin dan sadar bahwa informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam membangun sebuah daerah, bahkan bangsa. Untuk itu, kehadiran media (pers) menjadi penting artinya dan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Menyadari pentingnya informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kudus, dalam rangka membangun pendapat umum (public opinion), maka dibangunlah hubungan yang harmonis dengan baik dengan Insan Pers, yang merupakan kepanjangan tangan dari lembaga industri pers baik pusat maupun daerah. Melalui interaksi yang harmonis itu, setiap hari rata-rata Kudus dimuat dalam media massa cetak (koran) sebanyak 25 berita.

Secara tidak langsung pemuatan berita tentang Kudus dengan beragam bentuknya, mengikutkan unsur promosi daerah tentang banyak hal. Dari berita-berita itu, masyarakat luas di Indonesia bisa mengikuti perkembangan Kudus dalam bidang politik, iklim usaha, potensi dan sumberdaya yang ada.

Memahami bahwa memanfaatkan ruang publik di media massa sesuai kehendak kita akan sangat mahal, dan kita tidak memiliki kemampuan keuangan, maka dibangunlah hubungan baik dengan Pers yang ada berdasarkan azas keterbukaan dan transparansi informasi. Azas inti dari kesemuanya itu adalah hubungan saling menguntungkan. Pers (baca: Wartawan) diberi keleluasaan mencari informasi agar memperoleh bahan berita yang menarik, sedangkan kita mendapatkan manfaat promosi tak langsung tentang eksistensi daerah melalui pemberitaan.

Kelemahan pemanfaatan sistem informasi ini adalah Pemkab tidak bisa mendisain informasi yang diinginkan, sehingga tidak bisa membuat promosi total dengan sasaran khalayak yang diinginkan. Kita telah mencoba untuk meminimalkan kelemahan ini dengan memperkuat lembaga informasi yang dimiliki Pemkab, seperti halnya HUMAS. Peran Humas sebagai lembaga penyalur informasi Pemerintah ditingkatkan dengan memperkaya materi informasi yang bisa dimanfaatkan Pers untuk bahan pemberitaan yang konstruktif dan berimbang.

Tetapi terjadi dua kepentingan yang saling berseberangan. Pers lebih sering mengeksploitasi informasi untuk kepentingan publik pada orientasi bobot berita, sedangkan Pemerintah Daerah lebih sekadar obyek mereka. Orientasi yang berbeda ini bisa dijembatani melalui persamaan persepsi yang dibangun. Kita sadar Pers sebagai media yang menjual informasi sebagai produk, mencari informasi atas pertimbangan “news”nya, sedangkan Pemerintah Daerah lebih memilih pada nilai-nilai positifnya saja.

Perbedaan keinginan atas nilai informasi ini bisa lebih meruncing apabila ada Pers yang secara sengaja mengedepankan eksploitasi informasi pada tataran antagonistis, tendensius dan destruktif. Pengertian ketiga hal tersebut cukup bias dan bisa bersifat tendensius. Pers bisa melihat dari sisi lain sesuai hakikat kebenaran informasi, sedangkan Pemerintah dari sudut kepentingan. Akan tetapi sejak diberlakukannya delik material menggantikan delik formal dalam KUHP (delik Pers), Pers ditempatkan dengan ancaman

hukuman bila akibat pemberitaan terbukti merugikan “publik” dan tidak pada posisi “mengandung perasaan permusuhan terhadap Pemerintahan”.

Arti penting dari delik material tersebut adalah kepentingan publik di atas kepentingan pemerintah. Pemerintah adalah manifestasi publik untuk menjalankan roda pemerintahan. Bila sebuah berita dianggap merugikan pemerintah tetapi tidak merugikan publik, maka tidak bisa diberlakukan delik pers. Konsideran ini perlu dipahami Pemerintah dan semua pejabat publik termasuk style pengelola pers dalam mengelola informasi agar memikat pembaca.

Dalam hal pemberitaan, media pers dituntut untuk bisa menyampaikannya secara memikat dengan harapan konsumen pembaca, pendengar atau pemirsa tertarik mengikuti. Tuntutan agar informasi sebagai “dagangan” laris jual kepada konsumen menyebabkan pengelola pers berupaya mengemas informasi sedemikian rupa agar menarik. Tuntutan itu menyebabkan fakta peristiwa yang menjadi bahan dasar informasi harus “dibumbui” dengan istilah atau komentar tertentu yang kadangkala bersifat imajiner.

Masalahnya, batasan mengemas berita agar lebih menarik seringkali kabur. Banyak pengelola pers yang dengan sengaja atau tidak, menerobos batas yang bisa ditolerir. Akibatnya informasi yang disebarkan bersifat sensasional atau didramatisir. Dalam kasus yang lebih fatal, akibat kelemahan menggali informasi, seperti tidak melakukan ceck and receck, tidak meminta konfirmasi atau bahkan tidak menguji kebenaran informasi, pers bisa terperangkap dalam delik penyebaran kabar bohong. Informasi yang disebarkan pers berdasarkan desas desus, rumor, atau informasi sepihak, bisa menyebabkan pers terperangkap dalam delik kabar bohong yang diatur dalam Pasal XIV dan XV Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 menggantikan Pasal 171 KUHP yang telah dicabut dengan hukuman penjara dua sampai sepuluh tahun.

Di lapangan, menyangkut eksistensi Pers sebagai pengelola informasi, masih banyak pejabat publik yang belum memahami kinerja pers dan pentingnya informasi. Disisi lain Insan Pers masih ada yang belum memahami arti kebebasan informasi pada era sekarang ini.

Sejak dipermudahnya penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan), pemunculan penerbitan baru bagaikan jamur dimusim penghujan. Tidak hanya di kota besar saja, melainkan di kota-kota kecilpun bermunculan penerbitan umum yang terkadang kurang jelas visi dan misinya.

Banyak pengelola pers yang cenderung kurang profesional dan tidak memiliki kekuatan pendanaan yang cukup, sehingga seringkali usaha penerbitan hanya hidup sesaat saja. Padahal para pengelola pers tentunya sadar benar betapa mahalnya investasi media massa. Konsekuensi logis dari pengelolaan penerbitan yang tidak serius baik dari sisi permodalan maupun SDM adalah bermunculannya wartawan ASPAL (Asli tapi Palsu). Mereka berbekal pers card tetapi tidak menjalankan kegiatan jurnalistik secara benar, melainkan hanya menjual informasi kepada narasumber untuk kepentingan material.

Di dalam konfigurasi kebebasan pengelola usaha informasi yang telah berlangsung sekarang ini, kelompok ini dipastikan merupakan bagian dari dampak ikutan, yang akan hilang dengan sendirinya karena terseleksi secara alamiah. Tetapi selama proses reposisi, para pengguna informasi dan pengelola informasi bisa dirugikan dengan terbangunnya image negatif tentang Pers secara umum. Dalam hal ini semua pihak harus menyikapi dengan kebesaran hati.

Namun perlu diingat, sejak diberlakukannya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memuat bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sebenarnya ada rambu-rambu yang menyebabkan Pers tidak memiliki kebebasan yang tanpa batas.

Pembatasan yang memagari kebebasan Pers tanpa batas itu adalah HUKUM yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pers bersama elemen lainnya memang tidak memiliki kebebasan mutlak, atau bahkan kebal hukum. Tetapi yang perlu dipahami oleh semua pihak adalah pembebasan Pers dari tekanan penguasa politik telah menjadi kenyataan dengan lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dipuji oleh pengamat media Internasional sebagai perundangan yang baik dalam menjamin kebebasan Pers di Indonesia.

Namun, bagaimana pun, peran pers bagi Pemda sangat penting artinya. Yaitu dalam rangka memberikan informasi kepada khalayak (masyarakat) dan dalam rangka mempromosikan kudus di pentas nasional maupun internasional.

——————

Artikel ini diambil dari makalah Bupati Kudus Ir. H. Muhammad Tamzil, MT berjudul “Strategi Pemkab Kudus Menciptakan Transparansi Informasi: Sebuah Tinjauan Empiris” yang disampaikan dalam Work shop Freedom Information”,

8 Juni 2005 Jakarta dengan penyesuaian seperlunya.

1 Comment »

  1. 1
    Romeo Says:

    Salut ma Pemda Kudus dan Bupatinya yang sangat menghormati Pers. Moga kerjasama antara Pemda dan Pers terus ditingkatkan.

    Salam hangat


RSS Feed for this entry

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: