Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Oleh H. Sukresno SH, M.Hum

Orang yang (merasa) dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, baik melalui litigasi (pengadilan) maupun alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) dan tidak boleh main hakim sendiri (eigerichting). 

Di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan ini dilakukan dengan 3 tahap. Tahap permulaan dengan mengajukan gugatan sampai dengan jawab jinawab. Tahap penentuan dimulai dari pembuktian sampai dengan putusan, dan tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan putusan. Setiap tahap tersebut memerlukan waktu relatif lama, mahal dan prosedur yang cukup rumit.

Dalam perkembangannya, tuntutan akan kecepatan, kerahasiaan, efisiensi dan efektifitas serta demi menjaga kelangsungan hubungan antara pihak yang bersengketa, selama belum dapat direspon lembaga litigasi (pengadilan), sehingga mendapat banyak kritikan. Dalam operasionalnya, pengadilan dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu, uang serta win-win slution. Karena itu, penyelesaian sengketa alternatif mendapat sambutan positif, terutama di dunia bisnis yang menghendaki efisiensi, kerahasiaan serta lestarinya hubungan kerja sama, tidak formalistis, serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan. Alternatif dimaksud adalah mediasi sebelum perkara diajukan ke pengadilan dimulai.

Indonesia, dalam hal lembaga mediasi, dulunya lebih maju dari negara lain. Hukum Acara Perdata yaitu HIR (het Herziene reglement) pasal 130 dan R.Bg. (Rechtsreglement Buitengewesten) pasal 154, misalnya, telah mengatur lembaga perdamaian, dimana hakim yang mengadili wajib mendamaikan lebih dahulu pihak yang berperkara, sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Selain itu, dikeluarkan pula SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 r.Bg.

Sementara tentang mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan, diatur dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase penyelesaian sengketa. Lembaga-lembaga APS bisa dijumpai secara luas dalam berbagai bidang seperti UU bidang Lingkungan Hidup, Pertumbuhan, Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya.

Mahkamah Agung (MA) RI juga telah mengeluarkan Peraturan MA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan pihak yang bersengketa perdata, lebih dulu menempuh proses mediasi. Yaitu melalui perundingan antara pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutus (mediator). Berkaitan dengan hal itu, MA mewajibkan penggunaan jasa mediasi sebagai upaya memaksimalkan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 1154 Rbg. 

Peraturan MA. RI No. 2 Tahun 2003 menyediakan pilihan kepada para pihak yang bersengketa menggunakan jasa mediator yang Tersedia di Pengadilan Negeri atau menggunakan jasa mediator di luar pengadilan. Oleh karena itu, kehadiran MA RI No. 2 Tahun 2003, membuka peluang bagi seseorang menjalankan fungsi mediator sebagai sebuah profesi penuh atau profesi tambahan (sampingan).

 

Mediator dan Penyelesaian Perkara Perdata di PN

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan harus berusaha keras mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktik, penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu lama, prosedur yang kaku dan formalistis. Bagi pebisnis, penyelesaian sengketa yang lama dan berlarut-larut sangat tidak menguntungkan. 

Dengan begitu, mediasi menjadi salah satu solusi karena, Pertama, mengurangi penumpukan perkara di PN. Penyelesaian perkara di pengadilan, membutuhkan waktu paling lama 6 bulan untuk tingkat pertama (PN), banding kurang lebih 1 tahun, dan kasasi paling cepat 1 tahun. Dalam 1 perkara, upaya kasasi bisa menghabiskan waktu kurang lebih 5 tahun. Jika diajukan peninjauan kembali (PK) bahkan bisa bertahun-tahun. Dengan demikian, banyak perkara yang menumpuk di pengadilan khususnya di MA. Untuk mengatasi penumpukan perkara tersebut, di samping penambahan jumlah hakim, juga dengan mediasi. Mediasi berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sidang pertama hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Apabila berhasil, perkara selesai. Jika tidak berhasil, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. 

Kedua, proses penyelesaian yang adil, langgeng, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya. Adil dalam arti dilakukan secara privat, sukarela dan konsensual (didasarkan atas kesepakatan para pihak). Langgeng, artinya hasil dari perdamaian dapat menyelesaikan masalah dan dapat menjalin hubungan baik kembali antara para pihak. Memuaskan, karena tidak ada pihak yang kalah apalagi menang. Hemat waktu dan sumber daya, karena waktu yang dibutuhkan paling lama 30 hari. Sehingga tidak menghabiskan biaya dan tenaga.

Ketiga, memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Pada pokoknya, pengadilan, dalam menyelesaikan perkara berazaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu implementasi azas-azas demikian adalah dengan jalan mediasi, karena sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

Keempat, penyumbang lebih lanjut SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (pasal 130 HIR/154 R.Bg). Dalam hal lembaga mediasi dan hukum acara perdata, adalah HIR pasal 130 dan RGB pasal 154, yang mengatur lembaga perdamaian. Di mana hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Ini didukung dengan dikeluarkannya SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai pasal 130 HIR/154 R.Bg. Ini disempurnakan dengan Perma No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mengatur tantang mediasi di pengadilan.

Kelima, mendorong terjadinya proses perdamaian dengan mengintregasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di PN. Dalam mediasi, yang berifat wajib maka prosesnya termasuk dalam prosedur perkara perdata di PN. Oleh karena itu, mediasi bersifat wajib, tidak sebagaimana pasal 130 HIR yang hanya bersifat anjuran.

Dari beberapa alasan di atas, mediasi mempunyai peran sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara yang adil, langgeng, memuaskan para pihak, hemat waktu dan hemat sumber daya. Mediasi adalah wadah untuk membangun solusi yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak yang bersengketa, yaitu membangun kepuasan bersama dengan win-win solution dan mendorong social harmony dan hubungan social yang lebih sehat.

———————————–
Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muria Kudus dan salah satu Mediator di Pengadilan Negeri Kudus.

About these ads

1 Comment »

  1. 1
    cahyo maryadi Says:

    kalo di perkenankan saya melakukan analisa terhadap tulisan yang di lakukan oleh bp. sukresno. SH, MHum. pertama-tama saya akan mengkritik tentang materi yang di bahas, dalam materi ini seharusnya perlu di jelaskan terlebih dahulu 1. arti penting mediasi, 2. pengertian mediasi, 3. siapa mediasi yang diperkenankan, 4 peran dan fungsi mediator, 5. kaitan antara mediator dengan kode etik. 6. yang tidak kalah penting karena penulis adalah seorang akademisi alangkah baiknya apabila di bericatatan kaki tentang apa yang di tulisnya :

    berikut saya tulis materi tentang

    ANALISISIS DRAFT KODE ETIK MEDIATOR DIKAITKAN DENGAN PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

    1. PENDAHULUAN
    Manusia memiliki berbagai kebutuhan di dalam hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, di dalam berhubungan manusia lain diperlukan keteraturan. Keadilan dan kepastian hukum merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam masyarakat[1]. Untuk itu, masyarakat membuat aturan hukum untuk dipatuhi dan akan ditegakkan bila terjadi pelanggaran. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, konflik-konflik hukum yang terjadi di masyarakat menjadi semakin meningkat sehingga menghambat jalannya proses penegakan. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi penumpukan perkara adalah melalui mediasi. Mediasi pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution). Dikatakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena mediasi merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa di samping pengadilan. Panjangnya proses peradilan, mulai dari tingkat pengadilan pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) membuat penyelesaian membutuhkan waktu yang lama. Padahal, mayarakat mencari proses penyelesaian yang mudah dan cepat. Dalam kenyataannya, sampai saat ini belum ada yang mampu mendesain sistem peradilan yang efektif dan efisien[2]. Banyak aspek yang harus dipertimbangan agar tidak saling berbenturan. Adanya kewalahan dalam menangani perkara-perkara kasasi dan PK yang setiap tahunnya semkain menumpuk, membuat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA (PERMA) tentang Prosedur Mediasi Perkara di Pengadilan[3]. Dengan keluarnya Perma mengenai Mediasi ini diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dengan cara mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan. Jadi, perkara-perkara yang sederhana, tidak perlu diselesaikan berlarut-larut.

    2. MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
    Lembaga sejenis mediasi untuk menyelesaikan perkara di laur pengadilan sudah diatur dalam Pasal 130 HIR/195 RBg. Pasal ini menyatakan bahwa bila kedua belah pihak hadir di pengadilan, maka ketua akan mencoba mendamaikan mereka. Bila perdamaian tercapai, maka dibuatkan akta perdamaian yang harus dipatuhi, berkekuatan dan dijalankan sebagai keputusan biasa. Menurut M. Yahya Harahap, upaya mendamaikan bersifat imperatif[4]. Hal ini dapat ditarik dari kesimpulan Pasal 131 ayat (1) HIR bahwa bila hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu harus dicantumkan dalam berita acara sidang. Kelalaian tidak mencantumkan hal tersebut mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi cacat formil dan pemeriksaannya batal demi hukum. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa proses perdamaian sangat penting dan wajib dilakukan.

    Selain landasan formil yang diatur dalam HIR/RBg, sebenarnya ada usaha MA untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan ke arah yang lebih bersifat memaksa. Awalnya, MA mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Namun, dirasakan keberadaan SEMA ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIR. Kemudian, MA melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003. Dalam konsiderannya, dikemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi penerbitan PERMA tersebut, antara lain:
    1. untuk mengatasi penumpukan perkara.
    2. proses mediasi lebih cepat, tidak formalistis dan teknis.
    3. biaya yang relatif murah atau minimal cost.
    4. dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan daripada pendekatan hukum dan bargaining power.

    Menurut PERMA ini, yang dimaksud dengan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator yang memiliki kedudukan dan fungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (imparsial) dan sebagai pembantu atau penolong (helper) untuk mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.

    Pada prinsipnya, ada 2 jenis mediasi, yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PERMA ini. Namun ada juga mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan di Indonesia terdapat dalam beberapa Undang-undang, seperti UU tentang Lingkungan, UU tentang Kehutanan, UU tentang Ketenagakerjaan dan UU tentang Perlindungan Konsumen.

    Pemilihan proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berperkara melalui pengadilan. Proses mediasi berjalan dengan 2 prinsip yang penting[5]. Pertama, adanya prinsip win-win solution, bukan win-lose solution. Di sini, para pihak “sama-sama menang” tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril dan reputasi (nama baik dan kepercayaan). Kedua, mediasi memiliki prinsip bahwa putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan. Selain mempersingkat waktu penyelesaian sengketa sehingga mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara, proses mediasi juga menimbulkan efek sosial, yaitu semakin mempererat hubungan sosial atau hubungan persaudaraan. Melalui mediasi, dapat dihindari cara-cara berperkara melalui pengadilan yang mungkin menimbulkkan keretakan hubungan antara pihak-pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan oleh proses mediasi yang berjalan lebih informal dan terkontrol oleh para pihak. Dalam proses mediasi ini lebih merefleksikan kepentingan prioritas para pihak dan mempertahankan kelanjutan hubungan para pihak.

    3. MEDIATOR DAN KODE ETIK MEDIATOR
    Dalam sebuah proses mediasi, pihak yang paling berperan adalah pihak-pihak yang bersengketa atau yang mewakili mereka. Mediator dan hakim semaka-mata menjadi fasilitator dan penghubung untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator atau hakim sama sekali tidak dibenarkan untuk menentukan arah, apalagi menetapkan bentuk maupun isi penyelesaian yang harus diterima para pihak. Namun, mediator atau hakim diperbolehkan, menawarkan pilihan-pilihan berdasarkan usul-usul pihak-pihak yang bersengketa untuk sekedar meminimalisir perbedaan di antara mereka sehingga terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu, penyelesaian dengan cara mediasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian dari dan oleh masyarakat itu sendiri[6]. Dari sini, mediasi dapat dipandang sebagai sebuah pranata sosial, bukan pranata hukum. Oleh sebab itu, pekerjaan mediasi bukanlah pekerjaan di bidang hukum, walaupun pekerjaan paling utamanya menyelesaikan sengketa hukum. Seorang mediator tidak harus seorang ahli hukum. Syarat utama untuk menjadi seorang mediator adalah kemampuan untuk mengajak dan menyakinkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan yang terbaik menyelesaikan sengketa mereka (keahlian dalam teknik mediasi)[7].

    Terkait dengan pemilihan mediator, ada dua klasifikasi mediator, yaitu mediator yang berada dalam lingkungan pengadilan yang termuat dalam daftar mediator (Pasal 4 ayat (1)) dan mediator di luar daftar mediator yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediator yang termuat dalam daftar mediator di pengadilan dapat berasal dari hakim dan non-hakim. Untuk dapat menjadi mediator, seseorang haruslah telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi pada lembaga yang telah diakreditasi oleh MA, memiliki sertifikat sebagai mediator dan bersikap netral serta tidak memihak.

    Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, mediator wajib menaati Kode Etik Mediator. Kode etik memiliki peranan yang penting di dalam menjaga integritas profesi itu sendiri. Di dalamnya terdapat berbagai kewajiban yang mengikat seorang, dalam hal ini mediator, untuk bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugasnya. Peraturan mengenai profesi umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya. Seorang pengemban profesi harus dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya dan dituntut untuk menjiwai profesinya dengan suatu sikap etis tertentu. Di sinilah peranan kode etik harus mampu menjaga rambu-rambu etis yang berlaku bagi semua anggotanya. Kode etik tidak saja bertujuan demi kepentingan pihak yang dibantu, melainkan juga demi kepentingan umum (public interest) yang menurut profesi tersebut patut mendapat perlindungan[8].

    Sebagai sebuah etik normatif, umumnya dapat dikatakan bahwa kode etik mengandung ketentuan-ketentuan[9] yang mencakup:

    1. kewajiban pada dirinya sendiri,
    2. kewajiban-kewajiban kepada umum,
    3. ketentuan-ketentuan mengenai kerekanan,
    4. kewajiban terhadap orang ataupun profesi yang yang dilayani.
    4. ANALISIS
    Draft Kode Etik Mediator yang baru memiliki ruang lingkup yang lebih kecil. Dalam hal ini, kode etik tersebut hanya berlaku bagi mediator yang tercatat dalam daftar mediator yang terdapat di Pengadilan Negeri (PN) dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2003 (Pasal 1). Sementara, PERMA itu sendiri mengakui keberadaan mediator lain yang tidak tecatat dalam daftar mediator PN. Apalagi, untuk proses mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan di tingkat pertama, para pihak dapat menunjuk mediator yang mereka sepakati bersama. Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan. Apabila belum terpilih, para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama. Artinya, baik mediator yang tercatat dalam daftar mediator maupun mediator di luar daftar tersebut memiliki profesi yang sama dan PERMA sendiri mengakui keberadaan keduanya. Dalam hal ini, seharusnya Draft Kode Etik Mediator juga mencakup mediator yang tidak tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri sehingga tidak mencerminkan seolah-olah bahwa profesi mediator memiliki organisasi profesi yang berbeda.

    Pasal 2 Draft Kode Etik Mediator menyatakan bahwa seorang mediator bertanggungjawab kepada para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya. Namun, bentuk tanggungjawab yang dimaksud dalam pasal ini sebenarnya masih abstrak. Apabila dikaitkan dengan bidang pengawasan, maka pada prinsipnya mediator tersebut juga bertanggungjawab kepada lembaga yang melaksanakan pengawasan, yaitu Ketua PN. Ketua PN merupakan sebuah jabatan dalam lembaga eksekutif (pemerintah). Padahal, sebagai sebuah profesi, harusnya mediator memiliki independensi dan tidak terikat dengan lembaga-lembaga di luar profesinya sehingga menjamin prinsip ketidakberpihakan dari profesi mediator.

    Mediator dalam Draft Kode Etik yang baru diwajibkan memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakan terhadap para pihak, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku. Namun, dalam PERMA diatur mengenai kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Selama tahap mediasi, mediator diberi kewenangan untuk melakukan kaukus apabila dianggap perlu (Pasal 9). Ketentuan PERMA ini tidak sejalan dengan prinsip netralitas yang dianut dalam mediasi. Pada sebuah pertemuan sepihak dan tanpa kehadiran pihak lain, bisa saja terjadi hal-hal yang menyimpang dari tujuan yang diharapkan dengan kode etik itu sendiri. Pertanggungjawaban seorang mediator tidak saja kepada salah satu pihak, melainkan kepada para pihak. Agar seorang mediator tetap netral dalam menjalankan tugasnya, sebaiknya pertemuan antara mediator dan salah satu pihak harus dibatasi selama proses mediasi berlangsung. Pertemuan hanya dilakukan di tempat-tempat yang telah disepakati bersama. Mediator perlu membatasi perilakunya agar dengan tidak condong kepada pihak lain. Bila informasi yang diperoleh dari salah satu pihak tidak seimbang atau adanya pertemuan secara sepihak, dikhawatirkan akan mempengaruhi sikap tindak mediator terhadap penyelesaian sengketa tersebut. Dengan menjaga agar tidak terjadi pertemuan sepihak, mediator di sisi lain juga menghormati hak-hak pihak lainnya.

    Selain itu, Pasal 6 Draft Kode Etik Mediator yang membolehkan seorang mediator berprofesi sebagai pengacara atau advokat merupakan ketentuan yang tidak konsisten. Posisi seorang mediator hampir mirip dengan profesi hakim. Dia berdiri di antara dua pihak yang bersengketa. Perbedaannya, mediator hanya menengahi, dan tidak memutus sengketa tersebut. Sementara, posisi seorang advokat atau pengacara sudah terbiasa untuk membela salah satu pihak. Hal yang dikhawatirkan apabila seorang mediator juga berprofesi sebagai advokat, maka mediator tersebut tidak dapat bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Benturan juga dapat terjadi terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Ketua PN kepada seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat. Di satu sisi, seorang advokat memiliki tanggungjawab terhadap organisasi advokat. Namun, di sisi lain, ia juga harus tanggungjawab terhadap profesi mediator yang pengawasannya dilakukan oleh Ketua PN. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk terjadi konflik kepentingan terkait dengan fungsi hakim dan advokat yang sama-sama melaksanakan tugasnya di pengadilan.

    Sebagai sebuah kode etik, Draft Kode Etik Mediator ini lebih banyak mengatur mengenai kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap pengguna jasa dan kewajiban untuk profesinya, sedangkan kewajiban terhadap rekan satu profesi tidak diatur.

    Merujuk pada Pasal 9 Draft Kode Etik yang menyebutkan bahwa seorang mediator yang telah melanggar Kode Etik dijatuhi sanksi, antara lain penghapusan nama mediator dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri. Ketentuan ini tidak konsisten dan tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Proses mediasi dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Apabila seorang mediator sudah dianggap melanggar Kode Etik Mediator, maka seharusnya tidak saja nama mediator tersebut yang harus dihapus dari daftar mediator, melainkan juga tidak dapat lagi berprofesi sebagai mediator. Mediator merupakan salah satu profesi yang tidak saja mengandalkan keilmuan yang diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan solusi penyelesaian sengketa. Mediator juga terikat dengan tanggung jawab terhadap profesi itu sendiri dan sekaligus bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Apabila seseorang sudah tidak lagi layak berprofesi sebagai mediator, tentunya profesi mediator tidak dapat lagi diemban meskinpun tidak lagi berada dalam lingkup pengadilan. Di sini, peran organisasi profesi ikut menentukan dalam menjaga rambu-rambu profesi mediator yang tercermin dalam bentuk Kode Etik Mediator. Oleh sebab itu, sanksi yang tepat bagi mediator yang melanggar Kode Etik Mediator haruslah pencabutan lisensi sebagai mediator sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk mediasi di luar pengadilan.

    Terkait dengan pengawasan profesi mediator, Draft Kode Etik yang baru menentukan bahwa tugas pengawasan dan penindakan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan membentuk sebuah tim untuk memeriksa kebenaran pengaduan para pencari keadilan tentang terjadinya pelanggaran etika tersebut (Pasal 9). Sistem pengawasan ini berbeda dengan profesi lain yang memiliki dewan pengawasan tersendiri untuk menindak mediator yang melakukan pelanggaran etika profesi.
    5. KESIMPULAN
    Kode etik sebagai sebuah peraturan profesi haruslah mencakup ruang lingkup yang menyeluruh atas profesi itu sendiri. Dalam hal ini, hak dan kewajiban yang diatur dalam Kode Etik Mediator juga harus berlaku, baik bagi mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri maupun yang tidak. Draft Kode Etik yang baru harus disempurnakan kembali agar menjaga konsistensinya demi menjaga integritas dari profesi mediator itu sendiri.


RSS Feed for this entry

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: